Ada hubungan transaksional antara rakyat dan pemerintah dalam negara nonotoriter. Pemerintah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintah lalu diberikan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat norma tentang kewajiban atau larangan atas berbagai hal yang mengikat kepada segenap rakyat. Tentu, kewajiban akan selalu bersanding dengan sanksi jika kewajiban tersebut tidak ditaati.
Untuk memahami bagaimana hubungan transaksional tersebut terbentuk, kita perlu mundur agak jauh ke landasan konstitusional yang lahir pada saat awal pembentukan negara. Dalam landasan konstitusional, diatur tugas-tugas pemerintah serta hak dan kewajiban setiap warga negara. Agar keberlangsungan negara dapat terjaga, maka salah satu tugas pemerintah adalah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara yang rancangannya diajukan oleh kepala pemerintah dan perlu persetujuan dari parlemen setelahnya sampai akhirnya diundangkan. Pendapatan negara itu bisa berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara nonpajak, atau hibah. Artinya, sebagian besar kebutuhan untuk menjalankan negara dibiayai sendiri oleh rakyat melalui pungutan pajak dan nonpajak. Karenanya, menjadi logis jika pembayar pajak mengkritik pemerintah sebagai pihak yang dipilih untuk menjalankan negara.
Kesadaran ini harus terbangun oleh setiap pembayar pajak bahwa kritik dalam negara itu sesuatu yang bukan hanya boleh, tetapi harus ada. Bagaimana tidak? Seorang bos di tokonya bukan hanya boleh tetapi harus ngomelin pegawainya yang lalai dalam bekerja agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Apalagi, kalau kita melihat definisi pajak dalam suatu undang-undang, akan kita temukan bahwa pajak merupakan iuran yang mempunyai kontraprestasi atau imbalan secara tidak langsung. Artinya, dalam suatu negara yang menjadi bos sekaligus pelanggan yang perlu dipuaskan adalah rakyat di negara itu sendiri, meskipun bentuk timbal baliknya tidak langsung.
Hubungan transaksional antara rakyat dan pemerintah perlu dipahami sebagaimana hubungan transaksional suami dan istri. Suami bekerja mencari nafkah, lalu ditransfer ke istri. Istri kemudian diamanahkan oleh suami untuk belanja ini itu untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan istri sendiri. Maka suami secara etis baru berhak meminta jatah dilayani oleh istri setelah kewajibannya dilaksanakan. Lebih jauh lagi, Tuhan pun menurut penafsiran saya, menawarkan hubungan transaksional dengan makhlukNya, terutama manusia. Manusia diberi kewajiban untuk salat, puasa, membayar zakat, dan menunaikan haji itu ya setelah Tuhan memberi nikmat dan fasilitas kepada manusia dari mulai dilahirkan sampai mati yang tak terhitung. Tapi, apakah ini cuma hubungan transaksional semata? tentu tidak. Ada hubungan lain yang kita sebut cinta. Istri karena mencintai suaminya tidak harus menunggu nafkah bulanan untuk bisa melayani suami. Cinta Tuhan kepada manusia dan makhluk lain apalagi, tak terbantahkan.
Maka, melihat kritik dari rakyat kepada pemerintah itu sah saja kalau secara transaksional. Ditambah lagi, hak berpendapat juga dijamin dalam landasan konstitusional. Namun, mari coba lihat lebih luas lagi bahwa kritik juga sebagai bentuk kepedulian dan cinta pada negara. Orang yang mengkritik pemerintah berarti melihat bahwa ada yang seharusnya dilakukan pemerintah tetapi tidak dilakukan, atau ada yang seharusnya tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan. Tentu saja, ideal atau tidaknya kondisi itu menurut perspektif pengkritik, yang nantinya pemerintah bisa verifikasi dan kaji di level selanjutnya. Pemerintah itu jangan sampai antikritik. Bayangkan, kalau istri tidak mau mendengarkan dan tidak mau dinasihati oleh suami. Bubar jadinya rumah tangga. Itu baru rumah tangga, bagaimana kalau negara? Silahkan dibayangkan sendiri.
Konsep perkawinan secara luas adalah ide dari Tuhan langsung.
Ada hubungan perkawinan antara Tuhan dan ciptaanNya di alam semesta,
ada hubungan perkawinan antara rakyat dan pemerintah di dalam negara, dan